Imam menjanjikan agar pembangunan SMP-SMA negeri di Depok dapat segera terealisasi meskipun kewenangan berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Kita pemerintah ini kan karena kesulitan kita dalam sekolah negeri ya insyaallah ke depan kita akan bangun beberapa sekolah negeri, baik SMP negeri maupun SMA negeri," ujarnya.
Sebelumnya, manipulasi nilai rapor di SMPN 19 Kota Depok, Jawa Barat, mewarnai carut-marut proses PPDB 2024, hingga 51 calon peserta didik (CPD) dianulir dari delapan SMA Negeri.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengungkapkan kronologi terkuaknya praktik manipulasi rapor di Depok.
"Ya, jadi 51 CPD dari salah satu SMP itu terpaksa harus dianulir. Pada saat pendaftaran (PPDB) tahap kedua, ada anomali data. Oleh bidang pengawasan PPDB Jabar dan Panitia PPDB SMA di salah satu SMA di kota Depok, dilakukan validasi ke sekolah asal, ke SMP. Data yang anomali itu terkait dengan nilai rapor dari SMP asal," kata Ade saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/7/2024).
Pada saat divalidasi ke sekolah, ditemukan bahwa nilai rapor yang diunggah oleh CPD dengan buku rapor serta buku nilai di sekolah ternyata tidak ada perbedaan.
"Tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemendikbud Ristek, nilai rapor yang ada di aplikasi e-rapor tidak sama dengan nilai yang diunggah. Sehingga akhirnya diketahui jelas bahwa ada praktik manipulasi rapor yang dilakukan oleh sekolah," tuturnya.