JAKARTA, iNews.id - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar seminar Keterbukaan Informasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, Senin (2/10/2023). Dalam kesempatan ini, Wakil KI DKI, Luqman Hakim Arifin mengatakan keterbukaan informasi publik masih sangat asing di telinga masyarakat.
“Kami menyadari fakta bahwa masih banyak publik yang belum tahu tentang keterbukaan informasi, hak untuk tahu, hak akses informasi publik. Karena itu, kami harap civitas akademica di kampus UI ini bisa menjadi pioneer untuk menyebarluaskan pentingnya keterbukaan informasi publik,” kata Luqman, dikutip Selasa (3/10/2023).
Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI Hendryani menyebut, mahasiswa memiliki potensi yang sangat besar dalam menyebarluaskan hari hak untuk tahu dan pentingnya keterbukaan informasi.
“Kami di departemen berkomitmen untuk mendukung hak untuk tahu ini sebagai bagian dari hak kita semua. Dan semoga kolaborasi ini tidak hanya sampai disini, tetapi juga dapat berlanjut sebagai upaya untuk terus menyuarakan keterbukaan informasi,” ujar dia.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting terutama menjelang Pemilu 2024.
Pasalnya, badan publik penyelenggara negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu akan menjadi sorotan masyarakat dan dituntut untuk mengelola informasi publik mengenai pemilu secara transparan dan sesuai UU KIP.
“Melalui spirit UU KIP, kami ingin agar Pemilu 2024 dapat dilaksanakan secara berkualitas. Bahkan kami ingin memastikan supaya setiap tahapan pemilu itu dijalankan secara transparan dan akuntabel,” kata Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat.