Besaran tarif baru tetap mempertimbangkan kewajaran dan keterjangkauan. Pemprov DKI juga telah membandingkan tarif tersebut dengan rumah sakit lain yang setara agar penyesuaian tidak berada di luar rentang yang wajar.
"Sehingga ini yang kemudian harus ada penyesuaian dan ketika diajukan penyesuaian karena tidak memberatkan. Ini bagi warga yang mampu," katanya.
Penyesuaian tarif dilakukan seiring meningkatnya biaya operasional rumah sakit. Komponen tersebut antara lain obat-obatan, alat kesehatan, listrik, air, makanan pasien, linen, serta berbagai kebutuhan pelayanan lainnya.
Selain itu, sejumlah RSUD milik Pemprov DKI Jakarta kini juga telah memiliki layanan yang bersifat VIP.
Pramono mengatakan kebijakan tersebut diperlukan agar subsidi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran. Dengan penyesuaian tarif bagi pengguna layanan non-BPJS yang mampu, subsidi tidak perlu diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar.
"Tentunya kalau kita tidak sesuaikan tarifnya, maka kita akan mensubsidi bagi orang yang mampu, orang yang mempunyai kemampuan untuk datang ke rumah sakit itu," ucap Pramono.