Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
Dikutip dari Koran Sindo, Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Nisa Felica menuturkan, terlepas dari jalur masuknya, PPDB memiliki isu mendalam terkait kurangnya daya tampung atau kuota sekolah negeri.
Dalam laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyelenggara maupun peserta PPDB 2018. Salah satunya ditemukan adanya pungutan liar. Praktik pungli ditemukan saat PPDB 2019.
Kala itu, Ombudsman mendapati adanya pungutan liar PPDB di Jawa Barat dan permintaan sumbangan sebesar Rp600.000 kepada calon peserta didik di Kalimantan Barat. Pada penyelenggaraan PPDB 2020, KPAI menerima 224 pengaduan PPDB, 200 di antaranya dari DKI Jakarta.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pengaduan PPDB 2020 terdiri atas dua permasalahan, yakni permasalahan kebijakan dan permasalahan teknis. Retno menuturkan, permasalahan teknis pada PPDB 2020 salah satunya terkait kesulitan pendaftaran dan juga dugaan jual beli kursi.