10 Kemungkinan Terburuk Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Ilma De Sabrini
ICW mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK. (Foto: ig)

6. Iklim Investasi akan Terhambat

ICW menilai apabila tidak diterbitkannya Perppu KPK maka tidak adanya kepastian hukum bagi para investor. Hal utama yang menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum.

"Jika KPK dilemahkan secara sistematis seperti ini, bagaimana mungkin Indonesia bisa memastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya di saat maraknya praktik korupsi," ujar Kurnia.

7. Dinilai Mengabaikan Amanat Reformasi

ICW memprediksi akan mustahil mewujudkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan konsistensi dari Undang-undang Tipikor. ICW menilai saat ini ada penggambaran grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga antikorupsi Indonesia melalui revisi UU KPK.

8. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

Dalam Pemilu 2019 KPU mencatat Jokowi setidaknya memperoleh 85 juta suara untuk menjadikannya kembali duduk di kursi Presiden. Dalam janji politiknya Jokowi berkomitmen turut memberantas koripsi.

Menurut ICW, menjadi hal yang wajar apabila pemilih Jokowi berharap akan realisasi yang jelas untuk menguatkan KPK. Apabila Perppu tidak diterbitkan, maka Presiden dan Pemerintah kemungkinan tidak akan dipercaya masyarakat.

9. Citra Indonesia akan Buruk di Dunia Internasional

United Convention Against Corruption (UNCAC) telah mengeluarkan sikap terkait dengan pelemahan KPK. Lembaga ini menilai revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertolak belakang dengan mandat dalam Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC.

Pasal itu menyebutkan, mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan badan antikorupsi yang khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum.

10. Menghambat Pencapaian Program Pemerintah

Banyaknya celah-celah tindak pidana koripsi di sejumlah sektor seperti infrastruktur maupun mengadaan barang dan jasa. Menurut ICW, seharusnya disikapi serius pemerintah dengan menguatkan KPK.

Setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana yang pada akhirnya akan berakibat menghambat berbagai capaian penting.

Editor : Djibril Muhammad
Artikel Terkait
Nasional
20 menit lalu

KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Ini Reaksi KCIC

Nasional
3 jam lalu

Terungkap, KPK Sudah Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh sejak Awal 2025

Nasional
4 jam lalu

KPK Mulai Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
4 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Lahan RS Sumber Waras

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal