11 Juta Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, DPR Nilai Berpotensi Langgar HAM

Achmad Al Fiqri
Ilustrasi DPR menilai penonaktifan 11 juta peserta PBI BPJS berpotensi langgar HAM. (foto: iNews.id)

Ia menilai, penonaktifan dalam skala besar tanpa jaminan perlindungan transisi, tanpa mekanisme keberatan yang efektif, serta tanpa proses verifikasi yang terbuka menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap dimensi hak asasi manusia dalam kebijakan publik.

“Hak atas kesehatan bukan objek efisiensi anggaran. Jaminan sosial bukan program belas kasihan, melainkan kewajiban konstitusional negara,” kata Mafirion.

Namun, ia menegaskan, negara tidak boleh berlindung di balik alasan teknis untuk membenarkan kebijakan yang berpotensi merampas hak dasar rakyat. Mafirion pun mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang terdampak.

Selain itu, ia meminta pemerintah membuka data secara transparan kepada publik serta bertanggung jawab secara politik dan hukum atas dampak kebijakan tersebut.

“Apabila kebijakan ini terbukti menyebabkan hilangnya akses layanan kesehatan bagi warga miskin, maka ini bukan lagi persoalan administrasi, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” tegasnya.

Editor : Puti Aini Yasmin
Artikel Terkait
17 jam lalu

Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas, Atur AI

20 jam lalu

PDIP Ingatkan Polemik Masa Lalu Tak Terulang dalam Pemilihan Pengganti Gibran

22 jam lalu

DPR Didesak Buka Riwayat Ijazah Para Anggota Dewan, Dasco: Datanya Bisa Dilihat di KPU

23 jam lalu

Gibran Mundur dari Wapres, Pimpinan DPR Pastikan Hak Menyatakan Pendapat Selesai

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal