12 Fakta Reuni 212, Prabowo Diistimewakan dan Jokowi Batal Diundang

Ilma De Sabrini
Aditya Pratama
Peserta reuni 212 sudah mulai berdatangan ke Monas, Sabtu (1/12/2018). (Foto: iNews.id/Ilma)

JAKARTA, iNews.id - Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar acara akbar Reuni 212 yang digelar di Monas pada Minggu (2/12/2018). Acara tersebut dinilai banyak kalangan sudah tidak murni lagi karena ditengarai bermuatan politik.

Namun, sebelum acara itu digelar, PA 212 selaku penyelanggara membantahnya. Pihak panitia memastikan acara, yang diperkirakan dihadiri 1 juta peserta itu, murni keagamaan.

Sumpah pun terucap dari panitia guna meyakinkan publik, jika reuni 212 bebas dari unsur politik. Setidaknya itu terlihat dari tidak diundangnya Presiden Jokowi, yang juga capres nomor 01. Sementara penantangnya Prabowo Subianto seolah menjadi tamu kehormatan.

Berikut 12 fakta reuni 212, yang berdasarkan saran Rizieq Syihab berubah menjadi Reuni Akbar Mujahid 212:

1. Dana Umat
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengaku sumber dana aksi reuni 212 tidak ada yang berasal dari partai politik (parpol) mana pun. Hal tersebut ditegaskan Ma'arif saat menghadiri acara diskusi Polemik MNC Trijaya Network dengan tajuk 'Seberapa Greget Reuni 212' di D' Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Anda bisa cek di rekening kami. Alhamdulillah. Tidak ada parpol satu pun yang memberikan sumbangan kepada kami," kata Ma'arif.

Dia mengungkapkan dana tersebut bersumber dari urunan masyarakat yang ikhlas untuk membantu terselenggaranya acara tersebut. Nantinya, uang yang sudah terkumpul akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik peserta Reuni 212.

"Alhamdulillah ikhlas biaya sendiri. Pasti setiap event punya budget. Paling besar di bagian logistik. Itu semua dananya dari umat semua," imbuhnya.

Editor : Djibril Muhammad
Artikel Terkait
Nasional
10 jam lalu

Bahlil Kaji Rencana Setop Ekspor Timah, Ajak Investor Perkuat Hilirisasi

Nasional
13 jam lalu

Prabowo Kebut Pembangunan 30.000 Kopdes Merah Putih, Cegah Penyelewengan Dana Desa

Nasional
16 jam lalu

Implementasi Instruksi Gerakan Indonesia ASRI, Menko AHY Canangkan Galang RTHB

Nasional
1 hari lalu

Prabowo Tegaskan Hukum Tak Boleh Jadi Alat Politik: Saya Berani Beri Abolisi dan Amnesti kalau Ada Ketidakadilan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal