7. Penguatan pelatihan
Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT menjadi bagian penting dalam peningkatan kompetensi.
8. Legalitas perusahaan penempatan
Perusahaan penempatan PRT wajib berbadan hukum dan memiliki izin usaha dari pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Larangan pemotongan upah
P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya dari pekerja rumah tangga.
10. Pengawasan dan pencegahan kekerasan
Pembinaan dan pengawasan dilakukan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan RT/RW untuk mencegah kekerasan terhadap PRT.
11. Batas usia PRT
UU PRT mengatur PRT minimal berusia 18 tahun. Sementara pekerja yang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang telah bekerja sebelum UU berlaku tetap diakui haknya sebagai PRT.
12. Aturan turunan
Peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat satu tahun sejak UU PPRT berlaku.