JAKARTA, iNews.id - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun menyoroti dugaan kebocoran 204 juta data pemilih di Pemilu 2024 dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tama mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah KPU untuk pro-aktif menelusuri soal kebocoran data tersebut dengan menggandeng Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Artinya ada tanggung jawab bagi ketiga lembaga tersebut untuk memastikan informasi kebocoran itu," kata Tama kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).
Apabila kebocoran data itu benar terjadi dan disalahgunakan oleh sejumlah pihak, Tama meminta harus ada upaya penegakan hukum merujuk kepada Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Siapapun yang sengaja melawan hukum, menerobos melakukan peretasan, melakukan pengumpulan data pribadi kemudian diduga dijual ke pihak-pihak tertentu. Artinya dia juga mendapat keuntungan dalam proses tersebut, itu jelas ada pidananya. Ada di UU PDP," jelas Tama -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini.
Di samping itu, Tama menambahkan, KPU harus mengidentifikasi terkait penyebab kebocoran data tersebut. Apakah benar diretas atau hanya terdapat kekeliruan dalam proses pengolahan data.
"Kita minta semua pihak yang konsen dalam hal ini dilibatkan. Semua proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kita ingin, masyarakat atau peserta Pemilu bisa memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Agar ke depan KPU dapat membuat mitigasi yang kuat dalam hal sistem keamanan data," pungkasnya.
Sebelumnya, situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.