Di samping itu, Tama menambahkan, KPU harus mengidentifikasi terkait penyebab kebocoran data tersebut. Apakah benar diretas atau hanya terdapat kekeliruan dalam proses pengolahan data.
"Kita minta semua pihak yang konsen dalam hal ini dilibatkan. Semua proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kita ingin, masyarakat atau peserta Pemilu bisa memastikan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Agar ke depan KPU dapat membuat mitigasi yang kuat dalam hal sistem keamanan data," pungkasnya.
Sebelumnya, situs KPU kembali menjadi sasaran peretasan. Peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menyebut, akun anonim Jimbo tersebut membagikan sebanyak 500.000 data contoh yang berhasil didapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Dalam postingannya di forum tersebut data 252 juta yang berhasil didapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi.