Selain itu, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alex menegaskan, terhadap penanganan perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki ini lima pimpinan KPK telah memutuskan tiga poin.
Berikut tiga poin tersebut:
1. Lima pimpinan KPK satu sikap terkait penanganan perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani kejaksaan dan polri.
2. Pimpinan KPK segera memerintahkan Deputi Penindakan KPK untuk melakukan supervisi atas penanganan perkara tersebut sebagaimana Pasal 6 huruf d dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
3. Pimpinan KPK segera mengambil keputusan terkait penanganan perkara dimaksud setelah mendapatkan hasil supervisi dan gelar perkara, sebagaimana pasal 10 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.