JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi 33 lembaga survei yang akan melakukan hitung cepat (quick count) pada Pemilu 2019. Selanjutnya, sejumlah lembaga survei wajib mengikuti semua aturan main yang ditetapkan lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
"Sampai saat ini sudah ada 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU. Nantinya, meski lembaga survei ini bisa melakukan survei, tetap harus sesuai aturan," kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Jumat (16/3/2019).
Salah satu aturan main pada Pemilu 2019 adalah soal pengumuman hasil hitung cepat. Dalam UU Pemilu disebutkan, hasil hitung cepat diumumkan secepat-cepatnya dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup.
Batasan durasi dua jam tersebut, Wahyu menyebutkan, menggunakan waktu Indonesia barat (WIB). Jika lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepatnya di bawah ketentuan tersebut, hal tersebut dapat dipastikan sebuah pelanggaran.
"Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada lembaga survei menyampaikan hasil surveinya sebelum dua jam yang telah diatur tadi? Ya berarti dia melanggar hukum. Sanksinya ada dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017," ujarnya.