Mantan anggota KPU Provinsi Sumatera Utara ini meminta PTUN membatalkan putusan tersebut. Dengan demikian, dia akan tetap menjabat sebagai anggota KPU sekaligus nama baiknya terehabilitasi.
Dia menuturkan, keppres pemberhentian tersebut harus dicabut karena dibuat dengan merujuk pada keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP 317/2019. Padahal, putusan DKPP dinilainya cacat hukum.
"Pada Putusan DKPP 317/2019 mengandung 'kekurangan yuridis essential yang sempurna' dan'bertabur cacat yuridis' yang tidak bisa ditoleransi dari segi apapun," kata dia.
Menurut dia ada tiga kecacatan hukum dari keputusan DKPP tersebut. Pertama karena DKPP tetap melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik, padahal pengadu sudah mencabut aduannya.
Tindakan DKPP tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.