Dia berharap RUU Penyiaran mengakomodasi kesetaraan antara lembaga penyiaran FTA dengan siaran berbasis internet. Tujuannya agar ada kontrol. Selain itu, agar mereka tidak menikmati nafkah atau uang dari dalam negeri tapi tak memberikan apapun ke negara.
Webinar Special Dialog iNews disiarkan langsung melalui akun Youtube Official iNews dan iNews Portal serta laman iNews.id. Selain Syafril, hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Pengamat Telematika Roy Suryo, Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Anggawira.
DPR sependapat dengan pandangan ATVSI. Siaran berbasis internet harus diatur undang-undang, salah satunya untuk menciptakan keadilan di industri penyiaran Tanah Air.
“Jangan sampai ada industri penyiaran yang diawasi sangat ketat, namun di sisi lain ada yang tidak diawasi sama sekali,” kata Abdul Kharis.