JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaaan pendisiplinan di masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. Penunjukkan Mahfud sebagai koordinator itu sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Terkait koordinasi lanjutan, Mahfud mengaku akan mengumpulkan jajaran menteri-menteri terkait dan seluruh Kepala Daerah untuk membahasnya. Pertemuan akan dilangsungkan Mahfud pada Senin 10 Agustus 2020.
"Saya akan segera mengumpulkan dalam sebuah pertemuan, awal minggu depan, Senin yang akan datang saya akan kumpulkan menteri-menteri terkait dan semua kepala daerah untuk berbicara tahapan-tahapan ini bagaimana aturannya. Kemudian siapa yang melaksanakannya sampai bagaimana penegakkan hukumnya," katanya dalam video konference daring, Jumat (7/8/2020).
Lebih lanjut dia menjelaskan latar belakang diterbitkannya Inpres tersebut. Alasannya, untuk lebih mengefektifikan seluruh upaya pemerintah dalam menangani Covid-19.
Selama ini, sambungnya, Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong percepatan penanganan Cobid-19. Namun, hal itu dirasa kurang, lantaran kasus Covid-19 kurvanya tak kunjung melandai dan kian masif penyebarannya meskipun angka kematiannya cenderung kecil.
"Perkembangan di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang belum sadar protokol kesehatan sehingga Presiden mengeluakan Inpres. Inpres ini sendiri kan sebenernya untuk mensosialisasikan protokol keaehatan terkait Covid-19, untuk penegakkan hukumnya dan disiplinnya saya selaku Menkopolhukam diminta mengkoordinasikan, mensinkronkan program kemudian mengendalikannya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam inpres yang ditandagani 4 Agustus 2020 Itu diatur sanksi termasuk denda bagi pelanggar protokol kesehatan.