Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar dilakukan pemungutan suara ulang bila kotak kosong menang.
Sedianya, ada dua opsi yang diatur dalam UU Pilkada bila kotak kosong meraih suara tertinggi di suatu daerah. Pertama, pemungutan suara ulang dilakukan pada tahun berikutnya. Kedua, pemungutan suara digelar pada pilkada selanjutnya.
Bila tidak dilakukan pemungutan suara ulang, Doli mengatakan akan ada Pj kepala daerah. Menurutnya, Pj kepala daerah tak boleh lama menjabat lantaran tak bisa mengambil keputusan strategis dan kewenangannya terbatas.
"Kita bayangkan penjabat satu periode lima tahun, akan jadi apa itu daerah karena penjabat itu kewenangannya tidak seluas dari kepala daerah definitif. Ini pasti mengganggu jalannya pembangunan roda pemerintahan di daerah itu," katanya.