Bawaslu Tindak Alat Peraga sebelum Kampanye: Kalau Ada Simbol Coblos dengan Paku itu Dilarang

muhammad farhan
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan lembaganya telah menindak sejumlah alat peraga kampanye saat tahapan Pemilu 2024 belum memasuki masa kampanye. (Foto: MPI)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menindak sejumlah alat peraga kampanye saat tahapan Pemilu 2024 belum memasuki masa kampanye. Bawaslu menindak alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, poster atau banner yang menggambarkan bentuk ajakan memilih dengan upaya meyakinkan. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja perihal penindakan lembaganya atas alat peraga kampanye yang menampilkan usaha atau upaya meyakinkan untuk memilih peserta pemilu yang ada. Dia pun mengungkap simbol yang mengandung unsur kampanye dalam alat peraga tersebut. 

"Yang sudah ada ajakan meyakinkan dalam alat peraga kampanye itu, pasti kita turunkan. Semisal ada coblos dengan paku pada gambar peserta pemilu, itu dilarang," kata Bagja, Minggu (8/10/2023). 

Bagja yang hadir sebagai narasumber dalam sarasehan nasional ulang tahun ke-25 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/10/2023) malam mengatakan untuk tahapan saat ini hanya berupa perkenalan diri semata bagi para peserta pemilu. 

"Jadi yang ada di alat peraga itu yang boleh disampaikan hanya siapa dirinya. Tetapi kalau ada ajakan memilih dirinya, itu tidak boleh," ucap Bagdja. 

Dia pun menjelaskan kampanye dalam pemilu merupakan bentuk ajakan agar memilih calon-calon yang berkontestasi dalam pesta demokrasi tersebut. Untuk itu, dirinya menyampaikan tiga komponen penting tindakan ajakan yang dimaksud sebagai kampanye pemilu. 

"Ada tiga komponen penting dalam kampanye. Pertama adalah peserta pemilu, kedua adanya usaha atau ajakan upaya yang meyakinkan dan ketiga adalah menawarkan visi-misi, program dan atau citra diri," ujar Bagja. 

"Kalau salah satunya tidak terpenuhi maka itu bukan kampanye. Kalau kemudian ketiga terpenuhi, baru itu disebut kampanye," lanjut Bagja.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
2 hari lalu

Khozinudin Klaim Laporan soal Ijazah Gibran Diterima Bareskrim sebagai Dumas

3 hari lalu

Pramono soal DPRD DKI Usul Penambahan Kursi Dewan: Bukan Tambah, Kembali seperti Pemilu 2024

15 hari lalu

KPU Sebut Gugatan Syarat Ijazah Gibran Terlambat 905 Hari, Minta MK Tolak

15 hari lalu

Denny Indrayana Soroti Bawaslu Tak Bisa Akses Dokumen Syarat Pencalonan Gibran 

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal