JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat meluruskan isu yang menyebutkan partainya menghalang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan menggeledah Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan itu merupakan pengembangan usai OTT terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kita tidak menolak, kita menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi," katanya di kawasan Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
BACA JUGA: Usai OTT Komisioner KPU, KPK Periksa Delapan Orang
Djarot mengklaim informasi yang diterimanya KPK datang tanpa surat dan bukti-bukti yang kuat untuk menggeledah Kantor DPP PDI Perjuangan. "Enggak, informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat terus dan sebagainya," ujarnya.
PDI Perjuangan, menurut dia, mendukung kerja lembaga antirasuah tersebut dalam memberantas korupsi. Namun, dia mengharapkan penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar.
"Kalau kita partai sih tetap sangat mendukung proses pendekatan hukum ini dan kemudian tidak akan melakukan intervensi siapa pun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas oknum-oknum dan itu tidak mewakili partai individu-individu itu anggota entah kader pasti kita akan kasih sanksi yang tegas," tuturnya.