"Itu juga sudah ada 80-an sekolah se Indonesia, swasta khususnya kita exclude tidak mendapatkan MBG. Termasuk sekolah taruna nusantara, dan bhayangkara. Bisa dicek, di radar MBG nanti ada keterangan tidak mendapatkan MBG," lanjutnya.
Selain sekolah elite, BGN menemukan persoalan data penerima manfaat ganda. Sudaryono menyebut sekitar 6 juta siswa terdata lebih dari satu kali sebagai penerima MBG.
Salah satu contohnya, seorang siswa tercatat sebagai penerima manfaat di pesantren sekaligus masuk dalam data penerima di sekolah menengah pertama (SMP).
"Tahun ini kita sisir karena ada pengurangan sekitar 6 jutaan penerima manfaat, yang itu misal dia daftar di pesantren, terus di SMP juga dia ada namanya," lanjutnya.
Pendataan ulang tersebut dilakukan menjelang penyusunan anggaran MBG tahun depan. Sudaryono menyebut alokasi anggaran MBG pada 2027 sekitar Rp240 triliun, tetapi nominal tersebut akan disinkronkan kembali dengan jumlah penerima manfaat hasil pendataan terbaru.
BGN juga menemukan sejumlah dapur MBG yang belum beroperasi tetapi sudah menerima alokasi dana. Dana tersebut kemudian ditarik dan dikembalikan ke kas negara.
"Termasuk ada beberapa dapur, belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit, itu sudah kita ambil kita kembalikan ke kas negara sekitar Rp311 miliar, insya Allah manageable," pungkasnya.