JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi penerima manfaat di daerah rawan konflik, termasuk Papua. Langkah itu dilakukan agar anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau tetap memperoleh akses perbaikan gizi.
Sudaryono mengatakan, BGN telah menjalankan sejumlah proyek percontohan (piloting) untuk menyalurkan MBG di wilayah rawan konflik. Pelaksanaan program tersebut dilakukan bekerja sama dengan TNI dan Polri dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lokasi, termasuk gereja.
“Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
“Karena anak-anak di seluruh mana pun ya Indonesia di mana pun khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan konflik daerah-daerah yang jauh itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,” sambungnya.
Selain membahas penyaluran MBG di wilayah rawan konflik, Sudaryono juga menyampaikan upaya perluasan layanan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut dia, Papua bukan satu-satunya wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam penguatan layanan gizi.
Dia menyebut Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku juga telah masuk dalam pemetaan BGN sebagai daerah yang menjadi prioritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Papua, NTT, kemudian di Maluku di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ ya. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki,” ujarnya.