Karena itu, pelaksanaan program KB tidak cukup hanya melalui edukasi kepada masyarakat. Ketersediaan alat kontrasepsi serta akses terhadap pelayanan KB juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan.
Wahidin menegaskan bahwa program KB di Indonesia tidak bersifat memaksa. Masyarakat diberikan edukasi dan memiliki kebebasan menentukan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya.
"Di Indonesia programnya tidak ada yang sifatnya paksaan. Edukasi. Kalau dia milihnya yang apa, yang jangka pendek, ya apa boleh buat," tuturnya.
Dalam konteks bonus demografi dan target Indonesia Emas 2045, program KB kini tidak hanya dipandang sebagai upaya mengatur jumlah anak dalam keluarga.
Pengendalian pertumbuhan penduduk juga menjadi bagian dari persiapan Indonesia menghadapi kebutuhan pembangunan di masa depan. Pertumbuhan penduduk perlu berjalan seimbang dengan kemampuan negara menyediakan lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan dan berbagai kebutuhan dasar.
Dengan demikian, keberhasilan program KB tidak hanya berdampak pada jumlah penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta kemampuan Indonesia memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai target pembangunan jangka panjang.