Menurut dia, pihaknya ingin memastikan aspek administratif ijazah Jokowi melalui mekanisme pemeriksaan yang dianggap sesuai ketentuan, bukan hanya berdasarkan tampilan visual dokumen.
"Jadi yes, kami tidak berhenti sampai hanya dikasih tunjuk saja ijazah itu. Serahkan dong ke ANRI. Toh kita juga publik di sini matanya awam, kita gak punya laboratorium. Bahkan pun saya juga tantang ini," kata Bonatua.
Bonatua menilai pemeriksaan melalui lembaga kearsipan akan memberikan dasar yang lebih kuat dalam menilai keabsahan dokumen. Terlebih, apabila pemeriksaan melibatkan laboratorium forensik.
"Kalau nanti pengadilan ditunjukkan, kita tidak bisa apa-apa, ya, kita tidak mengerti, kita mau menyanggah juga gak bisa, tapi kalau dia di ANRI, begitu ANRI periksa, katakanlah dia pakai laboratorium forensik, dia putuskan ini asli, kita bisa gugat. Kita pasti gugat karena itu putusan TUN. Ini yang dihindari mereka," pungkasnya.