"Kenapa kemudian bobotnya itu nggak boleh setransparan mungkin, bisa jadi nanti ada moral hazard, gitu. 'Oh, saya kecil-kecilin deh, saya nggak punya semua aja deh', gitu. Padahal yang namanya desil itu kan peringkat relatif tadi ya," tuturnya.
Menurutnya, tidak dibukanya bobot variabel bukan berarti masyarakat tidak dapat mengetahui atau mengoreksi data kesejahteraan yang tercatat.
BPS menyediakan kanal yang memungkinkan masyarakat melihat data mereka dan mencocokkannya dengan kondisi sebenarnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan atau usulan perbaikan.
"Justru dengan kanal yang sekarang itu kan bisa dilihat sendiri tuh datanya. Misalnya mbaknya, sekarang datanya itu apakah sudah sesuai atau tidak. Itu sudah bisa dilihat nih data-data yang ada di kanal sekarang dengan data real-nya," ucap Nashrul.