Saat ditelaah dengan saksama: aturan soal kredit karbon tak lain adalah instrumen berbasis pasar untuk mengurangi emisi dengan menyediakan insentif. Pemilik kelebihan kredit karbon, dapat menjual kelebihan kreditnya dan memperoleh nilai ekonomi. Ada insentif yang jelas, ketika ada inisiatif melakukan tindakan penyelamatan bumi. Perusahaan maupun entitas lain yang berhasil menurunkan emisi karbonnya, berhak menerima keuntungan ekonomi.
Seecara sederhana relasinya dapat digambarkan sebagai, perdagangan karbon adalah ketika pengendali emisi memperoleh pendapatan, sedangkan penghambur emisi harus mengeluarkan biaya kompensasi. Sepenuhnya merupakan mitigasi yang digerakkan oleh ekonomi perilaku. Perilaku yang digerakkan oleh keuntungan ekonomi yang rasional, agar bersedia mengendalikan buangan karbon. Tak hanya mengandalkan kesadaran maupun niat baik untuk memperbaiki nasib bumi. Khususnya nasib bumi yang kacau akibat pemanasan global.
Lalu siapakah yang yang mengatur kredit karbon di dunia dan berlaku pada setiap negara? Will Kenton, 2025, dalam “Carbon Credits: What They Are, How They Work, and Who Buys Them”, menyebut PBB sebagai intitusi supra negara yang dapat menerbitkan kebijakan untuk menyelematkan dunia, termasuk dunia yang mengalami pemanasan global, memberikan sejumlah kredit karbon kepada masing-masing negara di dunia. Nilainya semakin lama semakin kecil hingga nol. Sehingga dunia pada suatu saat akan mencapai “zero emission”. Sedangkan di tingkat negara, pemerintah yang bertanggung jawab menerbitkan, memantau, dan melaporkan status kredit karbonnya setiap tahun.
Di Indonesia pengaturan perdagangan karbon, diatur melalui Peraturan Presiden Indonesia No. 98 Tahun 2021. Berisi tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. Perpres ini menjadi dasar hukum yang mengatur mekanisme kredit karbon di Indonesia. Seluruhnya bertujuan untuk pengurangan emisi GRK dan mencapai ketahanan iklim nasional.
Di dalam relasi jual beli emisi karbon itu, terdapat proses verifikasi yang bertujuan memastikan pemenuhan kriteria dengan indikator tertentu. Verifikasi yang menuntut independensi, dan lazimnya dijalankan oleh pihak ketiga. Di Amerika tak ada lembaga eksklusif yang berperan dalam verifikasi perdagangan karbon ini. Ada banyak lembaga maupun pihak swasta yang berperan. Di antaranya, American Carbon Registry, Climate Action Reserve, Verra (Verified Carbon Standard) dan Gold Standard. Sedangkan di Indonesia, peran pihak ketiga itu juga dijalankan oleh lembaga testing, inspection and certification (TIC). Tujuannya tentu, mencapai verifikasi yang akurat dan transparan.