JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat dalam waktu dekat. Dia mengatakan DPR akan menggelar rapat dengan pimpinan fraksi pada Kamis (4/9/2025).
"Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh," kata Dasco usai audiensi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) hingga perwakilan kepemudaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2024).
Dia mengatakan evaluasi DPR itu mencakup tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yang termasuk dalam 17+8 tuntutan rakyat.
"Kita akan lakukan besok (hari ini) rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," tegas Dasco.
Diketahui, 17+8 tuntutan rakyat dirilis oleh @malakaproject.id di Instagram. 17 tuntutan jangka pendek memiliki batas waktu atau deadline 5 September 2025. Sementara tuntutan jangka panjang mempunyai deadline 31 Agustus 2026.
Berikut daftar 17+8 tuntutan rakyat tersebut:
Deadline: 5 September 2025
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).