"Karena itu, saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh. Yang perlu dicari bukan hanya pihak yang menyebarkan data, tetapi juga asal-usul data tersebut, bagaimana data itu diperoleh, serta apakah terdapat celah keamanan atau pelanggaran dalam proses pengelolaannya," tuturnya.
Dave menambahkan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya akses, penggunaan, atau penyebaran data pribadi secara melawan hukum, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, penanganan kasus tersebut perlu mengungkap seluruh rangkaian persoalan. Prosesnya tidak boleh berhenti pada pemblokiran situs atau sumber yang memperjualbelikan data, tetapi juga harus menelusuri asal-usul data dan pihak yang bertanggung jawab.
"Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sekaligus evaluasi terhadap sistem pengamanannya. Jangan sampai data pribadi masyarakat, termasuk pejabat negara, terus menjadi sasaran perdagangan ilegal di ruang digital," pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan data Meutya Hafid bocor terungkap dan menjadi sorotan setelah akun Instagram @realmrbert menunjukkan foto yang diduga dokumen pribadi dari sang menteri dalam unggahan videonya.