JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski meminta Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi, mereka tetap mengakui Prabowo Subianto sebagai Presiden yang sah.
Hal itu disampaikan kuasa hukum para pemohon, Refly Harun. Menurut dia, para pemohon hanya mempersoalkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi Gibran saat maju pada pencalonan Pilpres 2024 silam.
"Kami meminta diskualifikasi hanya terhadap Gibran Rakabuming Raka saja yang memang kami persoalkan bahwa from the beginning tidak memenuhi syarat," kata Refly di Gedung MK, Kamis (10/9/2026).
"Jadi untuk Presiden Prabowo, karena tidak dipersoalkan dan tidak ada masalahnya, kami menganggap bahwa presidensi beliau tetap sah," lanjut dia.
Adapun berkaitan dengan pengganti Wakil Presiden, Refly menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa memilih pengganti Gibran berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dia menyarankan calon Wapres berasal dari dua kandidat yang dipilih oleh Prabowo.