Dia menilai, kondisi tersebut membuat ruang publik lebih banyak diisi informasi yang tidak substansial. Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu membedakan informasi yang bersifat selingan dengan pesan utama terkait strategi pembangunan pemerintah.
“Kemudian apa lagi yang ngisi di ruang publik itu? Petani yang jalan-jalan ke luar negeri. Yang itu semua mendapatkan pujian dari Presiden bahwa MBG sukses. Padahal juga banyak kasus-kasus. Nah, itu sesungguhnya bagi saya perlu dibedakan dari strategi pembangunan visi Presiden Prabowo. Tapi yang dominan di ruang publik ini adalah hal-hal yang tidak substansial,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan pesan utama dalam pidato presiden dapat tersampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, informasi mengenai agenda pembangunan bangsa tidak tenggelam oleh potongan pernyataan yang lebih mudah menjadi bahan perbincangan.
“Tapi pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Satu, mungkin pidato presiden itu ada unsur mungkin candaan, selingan dan kedua, kemudian itu dibiarkan mengisi ruang publik. Jadi mestinya entah Bakom, entah Komdigi, atau apa itu mengamankan, mengawal pidato yang inti yang itu hendaknya mengisi ruang publik,” ucap Komaruddin.
Dia menilai, persoalan tersebut perlu diantisipasi dan dimitigasi agar informasi berkualitas tetap mendapat ruang yang cukup di tengah derasnya arus informasi digital.