Dia juga mengaku kecewa atas putusan banding, terutama terkait pidana tambahan berupa uang pengganti Rp5 miliar. Ibrahim mempertanyakan dasar penetapan nominal tersebut.
“Contohnya untuk uang pengganti yang biasanya adalah dari keuntungan yang diterima dari sebuah tindak pidana. Tiba-tiba muncul out of nowhere, saya dikenakan uang pengganti Rp5 miliar yang tidak jelas asal-usulnya dari mana gitu,” tutur dia.
Menurut Ibrahim, putusan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Dia menilai kesalahan atas keputusan dan kebijakan di kementerian justru seolah dibebankan kepada dirinya yang berstatus sebagai konsultan.
“Ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Kenapa seluruh jalannya persidangan seperti ini sangat terasa kental sekali upaya untuk menumpahkan semua kesalahan keputusan kebijakan kementerian kepada seorang konsultan,” tandas dia.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoreksi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Ibrahim Arief dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.
Dalam putusan banding, hukuman Ibrahim diperberat menjadi lima tahun penjara. Selain pidana penjara lima tahun, Ibrahim juga dijatuhi pidana denda Rp500 juta subsider 140 hari penjara.
Hukuman denda tersebut tetap sama seperti putusan Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp5 miliar subsider empat tahun penjara.