JAKARTA, iNews.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa bahwa kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah tak layak dikenakan pajak hingga dipungut berulang kali. Merespons hal itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto buka suara.
Menurut Bimo, pihaknya mengaku siap untuk berdiskusi dengan MUI. Ia juga akan bersikap tabayyun atau mencari kejelasan sehingga tidak ada simpang siur terkait masalah tersebut.
"Kita juga sudah diskusi dengan MUI sebelumnya. Jadi nanti coba kita tabayyun dengan MUI. Karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB-P2 perdesaan perkotaan dan pemukiman itu di daerah," ucap Bimo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).
Bimo menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, kewenangan penetapan kebijakan, tarif, dan dasar pengenaan PBB-P2 sudah menjadi tanggung jawab daerah.
Bimo juga mengklarifikasi bahwa PBB yang masih berada di bawah kewenangan DJP hanya PBB yang terkait dengan sektor spesifik, bukan pemukiman atau perdesaan/perkotaan.
"Di kami hanya PBB yang terkait dengan Kelautan, Perikanan, Pertambangan, sama Kehutanan," ujarnya.