DPR Minta Kepala Daerah Tak Naikkan PBB bila TKD Dipangkas: Tak Boleh Bebani Rakyat

Achmad Al Fiqri
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (foto: Achmad Al Fiqri)

"Catatannya, nggak boleh juga kalau ada beban, itu dibebankan langsung ke rakyat. Itu yang menurut saya juga harus menjadi prinsip," ujar Doli.

"Jangan dikit-dikit karena kita nggak punya kemampuan, kita punya keterbatasan, maka kemudian rakyat yang dibebankan, itu nggak boleh juga. Makanya ini yang harus kita cari solusinya gitu," katanya.

Doli pun meminta para kepala daerah bisa lebih kreatif untuk mencari tambahan "kocek" daerah. Menurutnya, langkah ini bisa dicari dengan mudah oleh kepala daerah.

"Mereka kan kampanye bagus-bagus tuh. Janjinya kan visioner semua gitu. Pasti nggak ada, apakah ada di dalam kampanye yang mengatakan, besok saya akan naikin pajak? Nggak mungkin ada, yang ada pasti saya akan turunin pajak, kemudian nanti akan kita dapatkan sumber daya ini, sumber daya segala macam. Nah tinggal dikerjakan aja itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tak terlepas dari naiknya harga nilai jual objek pajak (NJOP). Hal ini membuat adanya penyesuaian setiap tiga tahun sekali.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
Nasional
3 bulan lalu

Mendagri Minta Daerah Batalkan Kenaikan PBB jika Ekonomi Tak Kondusif

Nasional
3 bulan lalu

Bupati Semarang Batalkan Kenaikan PBB hingga 400 Persen, Ini Alasannya

Nasional
3 bulan lalu

Dadang Supriatna Hapus Tunggakan PBB Warga Bandung, Plus Tak Naikkan Tarif Pajak

Nasional
1 hari lalu

Bahlil Ngaku Kerap Baca Doa Lifting Minyak sebelum Tidur supaya Tembus Target

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal