“Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar nelayan tidak segera diatasi dengan baik, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia,” tutur Daniel.
Di sisi lain, Daniel menyebut DPR siap mengawal distribusi bantalan sosial dari Pemerintah untuk Nelayan. Termasuk untuk program penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM yang dikelola Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja untuk perlindungan sosial selama Oktober hingga Desember 2022. Pemda diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, seperti pemberian bansos bagi Nelayan, sopir ojek, pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
“Kami di DPR akan terus mengawal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Dana Transfer Umum tersebut. Karena kita ketahui, kenaikan inflasi akan terjadi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Daniel.
Komisi IV DPR juga meminta pemerintah untuk melakukan updating data penerima bantuan sosial. Daniel mengingatkan potensi munculnya orang miskin baru dan/atau orang rentan miskin baru akibat inflasi.