“Pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak kenaikan harga BBM harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai mereka yang berhak mendapatkan bantuan malah terlewatkan,” ucapnya.
Daniel menuturkan, perluasan jangkauan distribusi penyaluran program penanganan dampak inflasi pun perlu betul-betul berdasarkan kebutuhan dan karakter daerah masing-masing.
Pemerintah diminta juga turut memperhatikan para pekerja sektor informal dan pekerja lepas di sektor-sektor kelautan dan perikanan, termasuk pekerja pariwisata bahari.
“Dana bantalan sosial bisa didistribusikan untuk menjaga daya beli bahan bakar solar untuk melaut, atau pendukung pelaku bisnis UMKM sektor bahari lainnya,” tutur Daniel.
“Pemerintah harus bisa menjangkau mereka untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi maupun kenaikan inflasi,” ucapnya.
Apalagi, akibat kenaikan harga BBM telah menyebabkan banyak Nelayan tidak bisa melaut akibat kesulitan biaya perbekalan kapal. Sejumlah Nelayan juga mengeluhkan mulai terlilit utang.
“Di beberapa pelabuhan perikanan sekarang banyak kapal Nelayan bersandar tidak bisa melaut karena terhambat masalah BBM. Oleh karenanya, bansos bagi Nelayan kita harapkan bisa cepat disalurkan,” ujar Daniel.