JAKARTA, iNews.id - Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan penyidik akan melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi bansos covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun terdiri atas total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode. Tak terkecuali membuka peluang mengusut dugaan ada atau tidak aliran uang suap dari Juliari Batubara selaku Mensos ke partainya yaitu PDIP.
Firli menjelaskan uang suap yang diduga untuk tersangka Juliari Batubara terbagi dalam dua bagian. Pertama, Rp8,2 miliar yang dikelola Eko dan Shelvy N selaku sekretaris di Kemensos sekaligus orang kepercayaan Juliari. Angka ini diduga bagian dari total fee Rp12 miliar yang terkait dengan pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.
Uang Rp12 miliar disodorkan lebih dulu oleh tersangka penerima suap Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos sekaligus pemilik PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) ke Juliari melalui Adi Wahyono yang juga merupakan PPK Kemensos sekaligus Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos. Dari Adi kemudian uang sebesar Rp8,2 miliar dikelola Eko dan Shelvy.
Kedua, uang sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Uang ini untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako yang terkumpul kurun Oktober hingga Desember 2020. Jika dijumlahkan maka total uang yang diduga untuk Juliari mencapai Rp17 miliar.
Firli mengatakan angka total jatah untuk Juliari tersebut berbeda dengan jumlah uang yang disita saat operasi tangkap tangan (OTT) yakni sekitar Rp14,5 miliar. Artinya ada uang sekitar Rp2,5 miliar yang telah dipakai. Selain itu, pada penerimaan pertama ada Rp12 miliar dikurangi Rp8,2 miliar maka ada selisih Rp3,8 miliar.
Selisih-selisih uang suap di atas, kata Firli pasti akan ditelusuri dan didalami lebih lanjut oleh penyidik terkait untuk apa saja peruntukkannya. Di sisi lain, Firli berusaha diplomatis saat disinggung dugaan adanya aliran uang ke PDIP. Menurut Firli, KPK akan mengusut setiap dugaan aliran-aliran uang.
"Setiap ada aliran pasti kami ikuti. Tentu kami tidak akan menyampaikan bagaimana proses aliran uangnya karena nanti akan diuji di pengadilan. Dan kita sangat menghormati prinsip-prinsip tugas pokok KPK. Di antaranya satu, prinsip kepastian hukum, dua adalah keterbukaan, ketiga adalah transparan, keempat adalah kepentingan umum, kelima adalah akuntabilitas, dan keenam adalah tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia," ucap Firli saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020).