JAKARTA, iNews.id - Ekonom menilai klaim pemerintah bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dirancang secara ekspansif bertolak belakang dengan struktur indikator fiskal. Alih-alih mendorong akselerasi ekonomi secara leluasa, postur anggaran tahun depan dinilai justru memperlihatkan sinyal pengetatan, lonjakan penarikan utang yang melampaui defisit, serta penumpukan beban kuasi-fiskal di luar neraca resmi APBN.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia M Faisal menilai, arah kebijakan fiskal tahun depan tidak mencerminkan karakteristik anggaran yang agresif dalam mendorong perekonomian.
Berbagai indikator utama APBN justru menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan belanja yang dibarengi dengan penyusutan defisit.
"Meskipun disebut ekspansif, seluruh indikator postur RAPBN 2027 justru menunjukkan pengetatan dengan belanja negara yang hanya tumbuh 3,9 persen, defisit menyusut ke Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer direncanakan lebih rendah," ujar Faisal dalam keterangannya dikutip, Minggu (23/8/2026).
Faisal menambahkan, celah fiskal terbesar saat ini justru berada di luar postur anggaran (off-budget). Beban tersebut bersumber dari penugasan subsidi energi, mandat investasi kepada Danantara dan lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN (Himbara), hingga skema burden sharing bersama Bank Indonesia.