"Apalagi kalau yang lebih tinggi, timbul pertanyaan. Maka dari itu (Polri) perlu suatu lembaga pengawasan yang mirip dengan Dewan Pengawas di KPK," ujar dia.
Ia menjelaskan jika memang terbentuk, Dewan Pengawas Polri ini tentu tidak hanya dibentuk di tingkat pusat saja. Tetapi harus ada di tiap Polda, Polres dan itu terpisah dari Polri.
Dewan Pengawas Polri ini juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk menerima laporan, memeriksa pelanggaran sampai kemudian menyidangkan dan memberikan sanksi.
"Sanksinya, sanksi administratif di luar sanksi pidana. Jika melakukan pidana maka Dewan Pengawas (Polri) melimpahkan kepada penyidik untuk diperiksa dan diteruskan ke pengadilan," katanya.