Dia mengungkapkan, saat ini lebih dari 60 kampus telah menyuarakan kritik kepada Presiden Jokowi agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pemilu dan pilpres.
“Hingga kini sudah lebih 60 kampus di Indonesia yang melakukan deklarasi, mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden 2024 ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sutopo menegaskan FAPTI memiliki tanggung jawab intelektual terkait kondisi demokrasi jelang pemilu. “Sebagai bagian dari masyarakat, Alumni Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab intelektual untuk terus menyuarakan dan menyampaikan kebenaran dan prihatin atas kondisi nilai, tantangan hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini,” ujarnya.
Adapun deklarasi ini dihadiri sejumlah alumni dari berbagai universitas, di antaranya Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan universitas lain di Indonesia.