JAKARTA, iNews.id - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris buka suara terkait permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal penjadwalan ulang pemeriksaan etik setelah 8 November 2023. Menurutnya tanggal tersebut terlalu jauh.
Seperti diketahui, seluruh pimpinan KPK seharusnya diperiksa etik terkait dugaan pemerasan terhadap tersangka korupsi di Kementan, Syahrul Yasin Limpo hari ini, Jumat (27/10/2023). Namun hanya Nurul Ghufron yang bisa hadir, sementara Firli minta penjadwalan ulang.
"Beliau sih minta sesudah tanggal 8 (November), bagi saya khususnya tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan," kata Haris di Kantor Dewas KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023).
Haris menjelaskan saat ini Dewas bukan hanya menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang menyeret pimpinan KPK. Jika pemeriksaan tidak kunjung dilakukan maka akan menghambat kinerja Dewas KPK.
"Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini," ujarnya.
Kendati demikian, Haris menyebutkan pihaknya tidak punya kewenangan untuk menentukan secara paksa terkait kapan pemeriksaan terhadap Firli. Menurutnya, panggilan pemeriksaan Dewas sebatas mengundang.
"Kita kan bukan penyidik, jadi gak bisa panggil paksa, jadi kita mengundang. Saya gak tahu alasan tepatnya. Tapi yang jelas beliau mengatakan setelah pimpinan yang lain. Nah pimpinan yang lain itu kan juga menunda, ada yang sakit, tuturnya.
Sebelumnya, Dewas KPK menjadwalkan pemeriksaan seluruh pimpinan lembaga antirasuah hari ini, Jumat (27/10/2023). Pemeriksaan tersebut terkait laporan masyarakat tentang pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.