JAKARTA, iNews.id - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (FR PTMA) meminta pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Kajian tersebut dinilai penting agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Permintaan itu disampaikan FR PTMA saat bertemu Fraksi Partai Golkar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Ketua Umum FR PTMA Ma'mun Murod mengingatkan pelaksanaan pemilu semakin dekat, sementara pembahasan RUU Pemilu belum dimulai.
"Terkait wacana revisi tersebut, forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah memandang bahwa gagasan RUU Pemilu perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif, agar menghasilkan pengaturan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas," ujar Ma'mun.
Selain RUU Pemilu, Ma'mun menyoroti mahalnya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Dia juga menilai perlu ada pembagian tugas yang lebih jelas antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
Ma'mun turut menyinggung status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menurutnya memungkinkan kampus memperoleh pendanaan besar dengan kontrol yang minim.