JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menganggap organisasi masyarakat (Ormas) front Pembela Islam (FPI) tidak ada lantaran sejauh ini ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab belum memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, FPI belum melengkapi persyaratan sehingga belum mendapatkan izin perpanjangan.
Dia menilai, terdapat permasalahan dalam AD/ART FPI. “Sebuah ormas itu tidak boleh beroperasi tanpa memenuhi syarat menyatakan setia kepada ideologi Pancasia. Di situ misalnya di AD/ART tidak tercantum istilah itu. Yang ada istilah mendirikan khilafah." ucap Mahfud dalam Youtube Berita Satu, seperti dikutip pada Minggu (13/12/2020).
Karena itu, kata dia, pemerintah menganggap FPI tidak ada karena sampai saat ini belum memperpanjang SKT. "Itu kita menggangap tidak ada ormas itu," ujar Mahfud MD.
Sebagaimana diketahui, SKT FPI habis pada Juni 2019. Saat itu, FPI sempat mengusulkan perpanjangan SKT kepada Kemendagri. Namun, SKT FPI belum diterbitkan karena terdapat syarat yang belum dipenuhi yakni terkait AD/ART.