"Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan ujungnya mendukung pencegahan korupsi," katanya.
Selain itu, kata Chiko, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan si penyedia informasi dan layanan.
"Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain," ujarnya.
"Begitu pula dari sisi birokrasi selalu terupdate secara realtime dengan keluhan, kebutuhan, maupun kendala kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat, bahkan mengantisipasi masalah -masalah di masa yang akan datang," kata Chiko menambahkan
Lebih lanjut, Chiko menyebut implementasi digitalisasi birokrasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya. Kemudian sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta SDM birokrasi.
"Kebijakan melalui perundang-undangan," ujarnya.
Pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang.