Penggeledahan dilakukan KPK secara bertahap pada 17-18 September 2026. Pada Kamis (17/9/2026), penyidik menyasar tiga ruangan pejabat eselon I di Kementerian ATR/BPN.
Ketiga ruangan tersebut yakni ruang Direktur Jenderal PPTR Lampri, ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, serta ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi.
Penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan di bawah direktorat terkait. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, KPK mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik.
“Untuk barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN tersebut,” ucap Budi.
Pada Jumat (18/9/2026), penyidik KPK juga menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk yang berada di Jakarta Timur. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara HGB di Kabupaten Bogor.
“Adapun beberapa barang bukti yang disita tersebut dalam bentuk dokumen dan barbuk elektronik, antara lain dokumen SHGB terkait dengan perkara; dokumen terkait dengan keuangan PT. Summarecon Agung Tbk dan kaitannya dengan PT KCJA (Kencana Jayaproperti Agung) serta BBE terkait pemblokiran atas sengketa tanah di wilayah Bogor,” kata Budi dalam keterangannya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.