Sebelumnya, Partai Buruh menyampaikan enam harapan ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Adapun enam harapannya di antaranya peninjauan kembali Omnibus Law dan UU Cipta Kerja hingga penghapusan sistem kerja outsourching.
"Pertama kami memohon dan mengharapkan peninjauan ulang terhadap Omnibus Law dan UU, Cipta Kerja khususnya kluster ketenagakerjaan, Kedua upah layak apalagi sekarang akan ditetapkan upah minimum 2025 kami minta layak, Ketiga penghapusan sistem kerja outsourching," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Keempat reforma agraria dan kedaulatan pangan dan kelima pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi PNS atau ASN.
"Keenam pendidikan gratis khususnya sampai dengan kuliah. Enam harapan itu yang akan kita sampaikan ke Pak Prabowo," katanya.