"Mohon izin majelis sebagaimana persidangan sebelumnya. Pada persidangan untuk perkara sebelumnya itu dinyatakan oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bersedia hadir majelis mohon izin tanpa dipanggil," ujar jaksa.
Sementara itu, tim kuasa hukum Dokter Tifa mempersoalkan pemanggilan yang dinilai dilakukan secara tiba-tiba. Mereka juga menyinggung proses praperadilan yang sedang diajukan di PN Jakarta Selatan.
"Izin kami sampaikan yang mulia kondisi hari ini, kami masih bersidang praperadilan mengenai perkara ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan sesuai KUHAP yang baru, nomor 20 tahun 2025, di pasal 163 huruf e itu jelas dikatakan yang mulia, ketika praperadilan dilakukan maka pokoknya ditunda," kata pengacara Dokter Tifa.
Perdebatan kemudian terjadi ketika JPU meminta majelis hakim mempertimbangkan kewajiban lapor bagi Dokter Tifa. Jaksa beralasan kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan bagian dari tugas penuntut umum.
"Mohon izin majelis, apabila majelis memutuskan untuk kami memanggil kembali, akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya, namun sebelum sidang ditutup kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis. Karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum," ujar jaksa.