Henry melanjutkan, kebun-kebun sawit juga bisa dikonversi untuk ladang penggembalaan ternak baik itu sapi, kerbau atau kambing, karena hari ini Indonesia masih impor sapi, kerbau, dan susu dalam jumlah besar.
“Kita sebenarnya tak kesulitan untuk mengonversi lahan perkebunan sawit tersebut karena selama ini SPI sudah memprediksi bakal terjadi hal seperti ini karena terlalu tergantung pada pasar global yang dilakukan oleh rezim pemerintahan sebelumnya,” kata dia.
Henry mengingatkan, terjadinya over-production dari tanaman sawit ini dikarenakan pemerintahan sebelumnya tidak memiliki perencanaan dalam menanam seberapa banyak kelapa sawit.
Karena itu, BPS, misalnya, memprediksi luas kebun kelapa sawit mencapai 14 juta hektare lebih, bahkan ada yang memprediksikan lebih dari jumlah tersebut. Perbedaan data ini karena tidak ada perencanaan tersebut. Terkait hal ini, SPI menyambut baik keputusan moratorium kelapa sawit yang dilakukan pemerintahan sekarang.
Henry menambahkan, SPI mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi–JK yang ingin menyegerakan pelaksanaan reforma agraria sejati.
“Untuk lahan yang HGU-nya habis ataupun lahan terlantar segera dikonversi ke lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan konsep terapan pertanian agroekologi–pertanian ramah lingkungan, nonmonokultur, organik, menghentikan ketergantungan petani dari input-input kimia, guna menyelamatkan alam," kata dia.