JAKARTA, iNews.id-Pemerintah Indonesia menyampaikan kekhawatirannya tentang diskriminasi vaksin. Kekhawatiran ini disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Retno menyampaikan ini selaku co-chairs COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group (EG) dalam pertemuan Gavi Board dengan para co-COVAX AMC.
Dia mengutarakan kekhawatiran adanya tren diskriminasi vaksin. “Saya sebutkan beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksin dengan jenis yang mendapatkan EUL dari WHO, tetapi masih tetap dilarang untuk masuk ke negara tersebut. Atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang telah diakui oleh otoritas mereka,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya Kamis (29/9/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta agar WHO, GAVI, COVAX Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi vaksin ini terus terjadi. Selain itu, GAVI Council juga sangat mengkhawatirkan diskriminasi ini dan akan berupaya untuk menangani bersama dengan WHO.
Retno juga menyampaikan masukan kepada Dewan GAVI mengenai kendala ketersediaan pasokan vaksin. Isu ini menjadi perhatian hampir seluruh pemimpin dunia selama berlangsungnya Sidang Majelis Umum PBB.
Dia mengatakan, diperlukan 11 miliar dosis untuk memenuhi target vaksinasi 70% penduduk dunia pada pertengahan 2022.
“Ini adalah sebenarnya target yang disampaikan oleh Dirjen WHO beberapa kali. Dan untuk memenuhi target itu diperlukan 11 miliar dosis vaksin,” katanya.
Retno mengatakan, untuk memenuhi target angka ini, maka dari itu harus meningkatkan produksi/pasokan vaksin dan dose-sharing (berbagi dosis). Menurut Retno, produsen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Dia mengatakan, sudah saatnya negara berkembang dimasukkan dalam rantai pasokan vaksin global.