Ini Deretan Politikus Partai Pendukung Larangan Kegiatan FPI

Antara
Tim MNC Portal
Ilustrasi,pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). (Foto: Tim MNC Portal).

5. Ahmad Sahroni 

Politikus Partai Nasdem ini menilai pertimbangan pemerintah sudah komprehensif sebelum mengambil kebijakan pelarangan aktivitas FPI karena organisasi tersebut sudah turut andil dalam menciptakan ketidaktertiban.

"Saya rasa keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI sudah sangat tepat dan sudah sangat komprehensif pertimbangannya. Ini memang sudah bukan urusan politik lagi, tapi jelas terpampang bahwa organisasi ini sudah turut andil dalam menciptakan ketidaktertiban dan banyak melakukan tindakan provokasi," ucapnya, Rabu (30/12/2020).

6. Herman Herry

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai beberapa aktivitas FPI menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga keputusan pelarangan aktivitas dan penggunaan simbol FPI sudah tepat.

"Saya mendukung keputusan pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat yang lebih besar lagi. Aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan bisa menjalankan keputusan pemerintah terkait FPI tersebut dengan tegas dan profesional, karena ketegasan di lapangan yang menjadi kunci efektif atau tidaknya keputusan pemerintah terkait pelarangan FPI," kata

7.  Ahmad M Ali

Politikus Partai Nasdem ini mendorong segenap aparatur negara untuk bersikap tegas, adil dalam menegakkan hukum, serta sigap menindak setiap potensi yang akan mengganggu ketertiban umum, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka terjaganya eksistensi ideologi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mendukung penuh SKB Menteri tentang segala pelarangan kegiatan dan penggunaan simbol/atribut organisasi FPI yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum," ucap Alidi Jakarta, Rabu (30/12/2020).

8. Ace Hasan Syadzily

Politikus Partai Golkar ini menilai pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak tegas kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dinilai melanggar hukum. Menurutnya, masyarakat pun bisa menilai seperti apa rekam jejak FPI selama ini.

"Saya kira pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melarang aktivitas organisasi FPI. Kita semua sudah tahu rekam jejak FPI selama ini," ucapnya di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
Nasional
8 hari lalu

Angela Tanoesoedibjo Gagas Politik Akuntabel: Partai Harus Siap Diperiksa Rakyat

Nasional
8 hari lalu

Hadiri Rakernas Partai Perindo, Menag Ingatkan Keihklasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci 

Nasional
8 hari lalu

Partai Perindo Luncurkan Laporan Kinerja Anggota DPRD, Babak Baru Politik Transparan

Nasional
8 hari lalu

Hary Tanoesoedibjo: Pemimpin Berintegritas Mampu Beri Kebijakan Berkualitas Buat Masyarakat Naik Kelas

Nasional
17 hari lalu

Mengimajinasikan Indonesia

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal