JAKARTA, iNews.id - Istana menepis adanya penilaian program dana kelurahan untuk kepentingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Program tersebut murni untuk kepentingan masyarakat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kebijakan dana untuk kelurahan merupakan permintaan para wali kota saat bertemu Jokowi. Harapannya tidak ada kesenjangan terkait dana desa yang sudah berjalan sebelumnya.
"Lah ini kan mau bagi buat rakyat masak enggak boleh," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menuturkan, pemerintah telah mengatur Rp1 miliar per desa. Sementara dana untuk kelurahan, pemerintah tengah mengatur mekanisme dan besaran dana akan digelontorkan untuk masing masing kelurahan.
Meskipun sudah ada usulan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk kelurahan, pemerintah masih ingin memastikan terlebih dahulu payung hukumnya. "Inilah yang sedang dipelajari, dikaji kalau memang ada payung hukumnya kita jalankan, kalau enggak ada yang enggak kita jalankan, kita buat dulu," ucapnya.