JAKARTA, iNews.id – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan Keluarga menuai pro dan kontra lantaran sejumlah pasal di dalamnya dianggap terlalu mengatur urusan privat. Pasal kontroversi itu antara lain mengatur tentang wajib lapor tentang penyimpangan seksual hingga mengatur kewajiban suami–istri dalam pernikahan.
RUU tentang Ketahanan Keluarga ini masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 atas usul dari DPR. Pengusul RUU ini berasal dari unsur perorangan yaitu anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid; anggota Fraksi Golkar, Endang Maria Astuti; anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani serta anggota Fraksi PAN, Ali Taher Parasong.
Berikut sejumlah pasal yang dianggap menimbulkan kontroversi di dalam RUU tentang Ketahanan Keluarga:
1. Pelaku Penyimpangan Seksual Wajib Lapor
Di dalam pasal 85-89 RUU ditulis kewajiban keluarga untuk melapor dan melakukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang memiliki penyimpangan seksual. Bahkan anggota keluarga wajib melaporkan kepada lembaga berwenang yang akan ditunjuk untuk mengurus penyimpangan seksual.
Pasal 85 mengatur untuk melakukan penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual. Berikut bunyi pasalnya:
Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib melaksanakan penanganan Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3) huruf f berupa:
a. rehabilitasi sosial;
b. rehabilitasi psikologis;
c. bimbingan rohani; dan/atau
d. rehabilitasi medis.
Lebih lanjut, di dalam pasal 86, keluarga yang mengalami krisis disebabkan oleh penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Begini isi pasalnya:
Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota Keluarganya kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
Kemudian, dalam pasal 87 mengatur bagi setiap orang yang mengalami penyimpangan seksual juga wajib melaporkan diri. Berikut bunyi pasal tersebut:
Setiap orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
Lalu pasal 88-89 mengatur tentang lembaga rehabilitasi yang memberikan penanganan serta ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor.
Pasal 88
Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dan pasal 87 untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh badan yang menangani ketahanan keluarga.
Pasal 89
Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk keluarga yang mengalami krisis keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.