Pertama, kewenangan DPR karena ada ketentuan dan peraturannya di UU MD3 dan Tata Tertib DPR. Kedua, siapa sosok yang dipilih juga merupakan domain politik dari DPP Partai Golkar. Lantas apa keterkaitan Bamsoet dengan kasus e-KTP?
"Materi pemeriksaan apa saja tentu belum bisa diinformasikan. Karena pemeriksaan terhadap yang bersangkutan belum berjalan. Kebutuhan-kebutuhan dalam proses pemeriksaan tentu sepenuhnya tergantung proses penyidikan yang berlangsung saat ini," tuturnya.
Febri mengungkapkan, di sisi lain KPK berharap setelah Bamsoet dilantik menjadi Ketua DPR maka ke depan KPK berharap ada sinergi dan konsentrasi dari Bamsoet terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Pasalnya, tutur dia, KPK juga memiliki program pencegahan di sektor politik. Baik masuk pada partai politik (parpol) hingga DPR secara kelembagaan. Dari sisi parpol, tutur Febri, terkait dengan pendanaan, kode etik, dan kaderisasi di parpol.